Strategi Kebijakan Percepatan Penyiapan Kompetensi Dinas Jaga Awak Kapal Perikanan: Pelajaran Dari Teaching Factory dan Pembelajaran Digital Bagi Modernisasi Armada Kapal Perikanan Indonesia

Authors

  • Akbar Alim Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
  • Bayu Yudho Baskoro Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
  • M. Farid Fauzi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
  • Syafni Yelvi Siska Politeknik Pelayaran Sumatera Barat

Abstract

Program modernisasi armada kapal perikanan nasional yang menargetkan pembangunan 1.582 unit kapal berukuran 30 GT hingga tahun 2028 memerlukan penyiapan sekitar 20.094 Awak Kapal Perikanan (AKP), terdiri atas 8.676 perwira dan 11.418 anak buah kapal, dalam kurun waktu yang relatif singkat. Kajian ini menganalisis kesenjangan antara kebutuhan tersebut dan kapasitas kelembagaan pendidikan dan pelatihan kepelautan perikanan nasional, serta merumuskan strategi kebijakan percepatan penguasaan kompetensi dinas jaga (watchkeeping) AKP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan dan Konvensi STCW-F 1995. Kajian ini menggunakan data primer hasil survei penulis terhadap 670 taruna Politeknik Pelayaran Sumatera Barat mengenai pengaruh kompetensi instruktur, Teaching Factory, dan pembelajaran digital terhadap kompetensi dinas jaga dengan kesadaran situasional sebagai variabel moderasi, dipadukan dengan analisis regulasi dan analisis kesenjangan kapasitas kelembagaan AKP. Hasil SEM-PLS menunjukkan bahwa kapasitas 23 politeknik dan 5 balai pelatihan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan nasional, dan bahwa model
Teaching Factory memberikan pengaruh paling kuat terhadap penguasaan kompetensi dinas jaga dibandingkan kompetensi instruktur maupun pembelajaran digital semata, sementara kesadaran situasional berperan penting namun perlu ditumbuhkan melalui paparan operasional yang nyata. Kajian ini merekomendasikan penguatan Teaching Factory berbasis simulator dan kapal latih perikanan, penempatan pembelajaran digital sebagai pelengkap—bukan pengganti—praktik, serta skema kemitraan diklat lintas kementerian untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan AKP yang kompeten dan berkeselamatan.

 

Title: Policy Strategy for Accelerating Watchkeeping Competence of Fishing Vessel Crew: Lessons from Teaching Factory and Digital Learning for Indonesia’s Fishing Fleet Modernization

Indonesia’s fishing fleet modernization program, which targets the construction of 1,582 modern 30-GT vessels by 2028, requires the preparation of approximately 20,094 fishing vessel crew members, comprising 8,676 officers and 11,418 ratings, within a relatively short period. This study analyzes the gap between this workforce demand and the institutional capacity of national fisheries seafarer education and training, and formulates policy strategies to accelerate the development of watchkeeping competence among fishing vessel crew in line with Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries No. 4 of 2026 on Fishing Vessel Manning Governance and the STCW-F 1995 Convention. Using primary survey data collected by the authors from 670 cadets of Politeknik Pelayaran Sumatera Barat on the effects of instructor competence, Teaching Factory, and digital learning on watchkeeping competence with situational awareness as a moderating variable, combined with regulatory review and capacity-gap analysis, this study finds that the capacity of 23 polytechnics and 5 training centers under the Ministry of Marine Affairs and Fisheries remains far from sufficient to meet national demand. The SEM-PLS results indicate that the Teaching Factory model exerts the strongest influence on watchkeeping competence compared to instructor competence or digital learning alone, while situational awareness plays an important role that must be cultivated through genuine operational exposure. This study recommends strengthening simulator- and training-vessel-based Teaching Factory programs, positioning digital learning as a complement rather than a substitute for practice, and establishing cross-ministerial training partnerships to accelerate the supply of competent and safety-conscious fishing vessel crew.

Downloads

Published

2026-08-26