Persepsi Pemangku Kepentingan di Wilayah Daratan dan Kepulauan di Indonesia terhadap Pengelolaan Laut Berkelanjutan

Abstract

Beberapa keunggulan fitur geografis memberikan keuntungan bagi Indonesia dengan adanya berbagai potensi sumber daya kelautan. Namun, di sisi lain, sistem properti bersama dan akses terbuka menyebabkan beberapa sumber daya mengalami peningkatan tekanan baik dari alam maupun aktivitas manusia. Fenomena ini terjadi secara global, sehingga para ilmuwan di seluruh dunia memperkenalkan konsep pengelolaan baru, di mana sumber daya alam dianggap sebagai entitas yang perlu dilestarikan, melalui pengelolaan yang efektif dan bijaksana. Penelitian ini bertujuan mengkaji perbedaan persepsi pemangku kepentingan di wilayah daratan dan kepulauan Indonesia terhadap isu-isu kelautan, sebagai upaya mendukung kebijakan kelautan yang berbasis kebutuhan lokal. Data dikumpulkan dari 3.406 responden kuesioner dan 45 responden wawancara mendalam yang mewakili wilayah barat (Aceh, Riau, Jawa Barat, Malang), tengah (Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara), dan timur (Papua) Indonesia, menggunakan metode survei, wawancara kognitif di semua lokasi, dan wawancara mendalam di Jawa Timur. Analisis statistik, digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam prioritas dan kebutuhan antarwilayah. Hasil menunjukkan bahwa penduduk daratan lebih memprioritaskan pengendalian pencemaran akibat limbah domestik dan industri, sementara masyarakat kepulauan lebih fokus pada adaptasi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan pelestarian ekosistem laut. Implikasi temuan ini menekankan perlunya kebijakan kelautan yang responsif, dengan pendekatan adaptasi iklim di kepulauan dan mitigasi pencemaran di daratan. Pendekatan berbasis komunitas dan teknologi inovatif ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 13 (Aksi Iklim) dan SDGs 14 (Kehidupan Bawah Laut).